You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BPJS Diminta Tingkatkan Sistem dan Perangkat
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

BPJS Diminta Tingkatkan Sistem dan Perangkat

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk lebih meningkatkan sistem dan perangkat. Ini sebagai bentuk antisipasi peredaran kartu BPJS palsu di masyarakat.

Jadi sistemnya harus ditingkatkan dan terkoneksi langsung ke rumah sakit, sehingga bisa ketahuan kartu yang asli dan palsu

"Jadi sistemnya harus ditingkatkan dan terkoneksi langsung ke rumah sakit, sehingga bisa ketahuan kartu yang asli dan palsu," ujarnya, Jumat (5/8).

Budaya Menyogok Picu Kasus BPJS Palsu

Selain itu diminta agar kartunya memiliki hologram dan kode khusus seperti mata uang. Sebab kartu tersebut bisa saja dipalsukan orang karena bisa dicetak dimana saja.

"Teknisnya seperti apa bisa diaturlah, intinya perlu ada peningkatan sistem sehingga bisa cepat dibedakan," katanya.

Dengan adanya peningkatan sistem berbasis IT diharapkan bisa diketaui apakah kartu BPJS-nya memang benar adanya. Pasalnya jika hanya dicetak saja seperti saat ini pihaknya menduga bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab.

"Bisa saja masih banyak warga yang tertipu karena ditawarkan pembuatan BPJS oleh oknum. Makanya kalau penomoran kartunya sudah berbasis IT lebih gampang ketahuan asli tidaknya," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1201 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1192 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye997 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye956 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye863 personBudhi Firmansyah Surapati